Friday, May 16, 2014

Membaca 'Revolusi Mental' Jokowi



Oleh: Afrianto Daud
(Tulisan ini pertama kali ditulis untuk harian Republika)

Tulisan Jokowi berjudul ‘Revolusi Mental’ yang diterbitkan di halaman opini harian Kompas (10/05/2014) ramai dibicarakan para netizen di ruang sosial media pada empat hari terakhir. Beragam tanggapan bermunculan. Para pemuja Jokowi merepost tulisan tersebut di halaman facebook atau mentwitkan linknya di akun twit mereka dengan beberapa tambahan kalimat bernada kampanye. Mereka seakan ingin menjawab keraguan sebagian pihak tentang sang calon presiden terkait visi misi Jokowi dalam memimpin Indonesia masa depan. Tulisan Jokowi juga dijadikan momentum untuk menunjukkan bahwa Jokowi adalah seorang intelektual yang juga bisa bermain di level wacana, layaknya para akademisi.

Pada saat yang sama, tulisan itu ditanggapi berbeda oleh sebagian yang lain. Sebagian diskusi di media social bahkan cendrung keluar dari substansi tawaran ide Jokowi dalam tulisannya itu. Perdebatan justru mengarah pada orisinalitas tulisan Jokowi, apakah benar dibikin oleh Jokowi sendiri atau justru ditulis oleh tim suksesnya atau malah menggunakan jasa para ghost writer. Saya termasuk yang awalnya berpikir hal yang sama. Apalagi ada tulisan dengan judul yang sama (dengan konten mirip) yang ditulis saudara Benny Susetyo di harian Sindo pada hari yang sama.

Diterbitkannnya tulisan Jokowi di media nasional kelas atas, Kompas, tentu memiliki nilai tersendiri. Mereka yang bergelut di dunia kepenulisan tentu paham bahwa tidak mudah menembus kolom opini surat kabar dengan tiras pembaca terbesar sejenis Kompas. Hanya mereka yang memiliki nama dengan ide genuine dan ditulis dengan struktur yang baik yang biasanya lolos di meja redaksi opini Kompas. Tulisan saya pernah diterbitkan Kompas. Namun jauh lebih banyak ditolak oleh dewan redaksi. Biasanya dengan alasan bahwa ide yang saya tulis sudah banyak dibicarakan. Dan Jokowi secara ‘ajaib’ melewati semuanya, ketika tulisannya muncul dengan judul mentereng ‘revolusi mental’. Teka teki itu kemudian terjawab saat Jokowi kepada media kemudian mengakui bahwa adalah benar jika tulisan itu tidak langsung ditulis oleh dirinya, namun dia terlibat langsung dalam proses pembuatan ide tulisannya (Tempo, 11/05/2014). 

Walaupun sebagian orang menggangap bahwa adalah tidak etis menulis atas nama diri sendiri namun dengan memakai tim asistensi seperti yang diakui Jokowi, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrianof Chaniago, seperti dikuti Tempo pada hari yang sama beranggapan bahwa tidak ada yang salah dalam proses penulisan seperti itu, karena ide tulisan katanya orisinil dari Jokowi.
Tulisan saya ini tidak bermaksud memperpanjang debat tentang etika penulisan opini di surat kabar dengan menggunakan jasa pihak lain, semisal ghost writer, saya mencoba menanggapi dan atau memberikan ulasan pada tulisan yang dianggap sebagai bagian visi misi calon presiden PDIP ini.

Jokowi, on the right track
Terlepas dari siapa yang bekerja membuat itu tulisan, pemikiran yang ditulis atas nama Jokowi itu pantas diappresiasi. Jokowi telah berusaha menjawab keraguan sebagian pihak selama ini yang mengatakan bahwa dia adalah calon presiden yang miskin gagasan. Mereka yang tidak suka dengan Jokowi, kadang menyebut Jokowi dengan sarkastis sebagai pemimpin yang ‘hanya’ bisa blusukan. Sebagian politisi bahkan membullinya dengan plesetan raisopopo, sebagai tandingan jargon yang dia populerkan, akurapopo. Dengan demikian, tulisan itu bermakna penting bagi para pemilih rasional yang lebih tertarik pada isu abstrak seperti program kerja, visi misi, dan manifesto politik. 

Sekali lagi, untuk kepentingan pendidikan politik, berkampanye di level wacana ini mutlak diperlukan oleh calon pemimpin. Saya percaya bahwa apa yang kita saksikan dalam kehidupan nyata sesunggunya pertama kali diciptakan di level abstrak dalam bentuk gagasan dan wacana itu. Indonesia yang kita dapati hari ini, dalam batas tertentu, sesungguhnya Indonesia yang digagas dan diperdebatkan bentuknya secara abstrak oleh tokoh-tokoh pemimpin kita di masa lalu, semisal gagasan Sukarno, Hatta, Natsir, Sukarni, BM Diah, dan banyak lagi tokoh lainnya. Karenanya, adalah wajib bagi seorang tokoh yang saat ini diprediksi sebagai salah seorang calon kuat presiden Indonesia ketujuh ini untuk bisa mengartikulasi gagasan Indonesia masa depannya dengan baik kepada publik.

Apalagi kalau dihubungkan dengan tagline Indonesia Hebat yang digunakan oleh PDIP sebagai partai utama pendukung Jokowi saat kampanya pemilihan legislatif yang lalu, tawaran gagasan ini menjadi sangat relevan. Jokowi dan atau PDIP harus mampu mengkomunikasikan tawaran idenya terkait bagaimana kita bisa keluar dari segala carut marut kehidupan sebagai bangsa, baik sebelum orde reformasi maupun setelah menjalani reformasi selamai lebih kurang 16 tahun terakhir. Tentu bukan sembarang ide, kita berharap ada ide baru, segar dan cemerlang sebagai anti tesa yang sudah ada. Sehingga tawaran Indonesia Hebat melalui Jokowi sebagai presidennya bisa meyakinkan publik bahwa kita benar-benar bisa berubah secara revolusioner seperti yang tersirat dalam tulisan Jokowi.

Revolusinya dimana?
Sedikitnya saya dua kali membaca tulisan sang bakal calon presiden ini, mencoba menelusuri wacana yang dia sampaikan. Saya tentu setuju dengan berbagai ketidakberesan atau paradoks pelik yang disebut Jokowi dalam tulisannya itu. Bahwa setelah hidup di alam reformasi dengan empat presiden, dari BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai bangsa kita masih bergelut dengan persoalan korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sebagainya. Benar bahwa ditengah kemajuan ekonomi dan demokrasi yang kita rasakan, kita masih belum bisa keluar dari beragam permasalah itu.

Adalah benar juga, bahwa reformasi kita barangkali baru sebatas reformasi institusi dan konstitusi, belum sampai pada aspek abstrak semisal identitas, karakter, atau mentalitas. Dan untuk itulah kita memerlukan cara baru yang tidak biasa agar keluar dari masalah itu. Cara baru itu dalam tulisan Jokowi disebut dengan ‘revolusi mental’.

Penggunaan kata revolusi dalam tulisan Jokowi memang ‘eye-catching’ dan seperti menjanjikan sesuatu yang spesial. Karenanya, sekali lagi, secara alamiah saya berharap menemukan tawaran ide yang benar-benar revolusioner dalam tulisan itu. Sayang sekali, saya tidak menemukan apa yang saya cari.

Tawaran revolusi mental Jokowi dalam tulisannya sepertinya hanya mendaur ulang konsep dan wacana lama yang selama ini sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat. Jokowi misalnya mewacanakan kembali aktualisasi konsep Trisaktinya Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 - ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”. Dalam ideologi dan pemikiran pengikut Sukarno, konsep ini tentu bukanlah hal yang baru (untuk tidak menyebut ‘usang’).

Selain itu, walau tidak disebut dalam tulisan, pada beberapa wawancara dengan media Jokowi juga menyebut bahwa untuk bisa maju, kita juga harus mulai dari perubahan cara berfikir, atau mindset. Saya setuju dengan ini. Tapi sekali lagi, ini sudah banyak dibahas dalam berbagai sesi pelatihan, kelas, dan perkuliahan. Konsep perubahan mindset ini pertama kali populer setelah buku Seven Habits of Highly Effective People karya Steven R. Covey laku manis di pertengahan tahun 1990an. Salah satu kutipan Covey yang terkenal adalah”If you want small changes work at your behaviour but If You want quantum leap changes, work at your paradigm.” (Bila anda menginginkan perubahan yang kecil, garaplah perilaku Anda. Namun bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar,  garaplah/ ubahlah paradigma Anda). Dan saya juga mendengar pemikiran yang sama banyak dikutip oleh calonpemimpin lain, selain Jokowi.

Kembali ketulisan Jokowi, dalam menjelaskan dari mana kita memulai revolusi mental, Jokowi menyebut bahwa kita bisa memulainya dari diri sendiri, lingkungan terkecil kita, sampai lingkungan yang lebih besar. Konsep ini sederhana dan mengandung banyak kebenaran. Namun, lagi-lagi saya tidak menemukan ide baru yang revolusioner dalam gagasan perubahan Jokowi. Kurang lebih, apa yang disampaikan Jokowi seperti mengulang konsep 3Mnya Abdudullah Gymnastiar – Mulai dari diri sendiri, Mulai dari yang kecil, dan Mulai Saat ini.

Karenanya,
ijinkan saya bertanya, ide baru tentang revolusi mentalnya dimana pak Jokowi?
Wallahu’alam.

*Penulis adalah Kandidat PhD di Fakultas Pendidikan, Monash University Australia



Monday, September 30, 2013

Curriculum 2013 and Challenges of the Teachers Training


By: Afrianto Daud
(This article was frist written for the Jakarta Post)



The curriculum change initiative by the government still reap the pros and cons until today. Apart from questioning some philosophical ideas and basic concepts underlying the new curriculum, as voiced by the panel of professors of ITB in a public discussion on the curriculum recently (13/3/2013), those who are critical to the new curriculum also argue that the governement seems to impose the change and tends to rush. Indonesia Corruption Watch (ICW) and a number of parents who join in a Coalition to Refuse Curriculum 2013 has even submitted a petition to the headquarter of Kemendikbud. The petition was initially conducted online in December 5, 2012, and now has been signed by more than 1,500 people.


Yet, the government does not seem to change the master plan it has made. This can be seen from the statement of Prof M Nuh, Kemendikbud’s minister, saying that the Curriculum 2013 will go ahead as planned by July 2013. Nuh insisted that the rejection was not the thing to worry because all the preparations have been set up (Kompas, 3/16/2013). It seems that the socialization and the public hearing made by the government functions only as a 'lip service' within the curriculum change administrative procedures. Whatever feedbacks and public inputs it gets, the government already has a default plan, the curriculum will continue to be run as planned earlier.

A curriculum change within an education system in any country is actually a common thing, even a necessity. This is because the world inside and outside schools keeps changing, sometimes with a speed even faster than expected. So, the curriculum change is needed in the context of answering the challenges, problems and needs we are currently facing.

However, in Indonesia, recent curriculum changes often bring noise as the changes did not give enough time for each educational stakeholder to really understand the concept of change. Once again, a short test period of public hearing was more impressed only as a lip service by the government. In developed countries, like Australia, public testing of curriculum change can take up to four years. Even after the change takes place, there will be still an ongoing consultation. For us, the public test of a curriculum only takes place for a few months.

The absence of a comprehensive research-based evaluation of the implementation of the previous curricula is also among the reasons that make the resistance is getting stronger. The ongoing curriculum, 2004 KBK curriculum which was then refined by KTSP in 2006, is still realtively new. There may be even some teachers in a particular area who are still struggling to understand and apply the KTSP. However, today they are again shocked by the government's plan to re-change the curriculum.

Reading some of the basic philosophy and concepts within our previous curricula, then we will find that the theoretical concepts offered in the curricula are all good. Some of the ‘new’ important points proposed in the curriculum 2013 have actually also been mentioned in the preceding curricula. In other words, excluding the addition of learning hours and the dismissal of some subjects policies, the ‘new concepts’ of change offered by the government in Curriculum 2013 are not purely new.

The emphasis on thematic learning in the elementary level, for example, has also been named in the 2004 KBK curriculum; that at the level of elementary, classroom teachers should implement an integrated learning that uses themes to relate some subjects to provide meaningful experiences to students. The emphasis on the pocess assessment and portfolio, in addition to product assessment, is not a new issue either. The KBK curriculum with KTSP have also mentioned this concept. This is not to mention when it comes to emphasis on active learning methodologies. This concept has been very long touted, even since the 1984 curriculum with its very popular method - CBSA.

Therefore, what is more interesting to study and ponder now is why a lot of great concepts in our curricula did not work well in the field as as expected?

Answering these questions is certainly not a simple matter, because there are so many interrelated variables influencing the success of an educational process. The culture of a nation, support from parents and the community, the environment, policy in education and learning methodologies are among the factors. However, of all the variables, I think the teacher's competence and commitment are among the main factors that will determine the great concept in the curriculum can be successfully implemented in the field.

Yes, teachers. They are indeed the major players in our efforts to advance the national education. It is the teachers who are in the frontline dealing directly with the students in the real world. They will translate the nicely written concepts in the curriculum documents into a real action in the classroom. I think that everyone, including the government, is aware of this.
Therefore, if the government urges to implement this new curriculum by July 2013, it must seriously prepare these teachers in order to understand the concept of the curriculum and able to use it in the classroom. The bottom line is the government is obliged to conduct effective socialization and training series. This is not an easy task considering the size and the wide range of our national education with more than 2.9 million teachers scattered around 208,701 schools across the country.

The most serious challenge is to train primary school teachers to be ready to conduct the integrative thematic learning. Not just because of the majority of them are rarely touched by trainings, it is also because they have been ‘fossilised’ with the subject-based learning approach over many years. So imagine how challenging (not to say difficult) when teachers must incorporate all basic competencies of the various fields of study (Mathematics, Bahasa Indonesia, Civics, Sport and the Arts, and Religion) in one time meeting of creative learning.

The burden on the government to train these teachers will be heavier especially if it is associated with the demands of the curriculum that requires teachers to develop the cognitive, affective, and psychomotor domain equally. We are not yet talking about Bloom's taxonomy details that emphasize the need for a teacher to gradually develop the learning process to focus on improving the ability of students from the lower to the level of ideal competence; from knowing, understading, to applying, analysing, syntesising, and evaluating.

Training teachers to skillfully deploy portfolio assessment is also another challenge. Not only because this kind of assessment requires a strong commitment and specific skills from teachers in implementing it, but also because the teachers are still 'haunted' and 'distracted' by other valuation models that are also considered important, such as the National Exam, which is by principles opposed to the model of portfolio and process assessment.

Above all, the hardest challenge is how to change the mindset of teachers before implementing the new curriculum. Training that focuses only on the artificial change, such as introducing the teachers to the new concepts or skills in the curriculum in 2013, would never make substantive changes in the field. All great changes always begin from changing the way of thinking. Therefore, a revolutionary training and socialization method involving great motivators, psychologists and professional pedagogue is necessary.

The question then is “can the government really prepare these teachers before the new curriculum is actually implemented (in some pilot schools) within this relatively short time?” The government needs to seriously address these concerns. We certainly do not want that the fantastic budget (Rp 2.49 billion) will evaporate in vain, if this great project is not well planned, and professionally executed.

* The writer is teaching at FKIP of Riau University, a PhD candidate in the School of Education, Monash University in Australia.